Penunjukan Drs. H. Murdhani, MH, sebagai Walikota Jakarta Timur dianggap sebagian kalangan sangat tepat. Pasalnya, selain merupakan putra asli Jakarta Timur, karir Murdhani sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Pemprov DKI Jakarta, lebih banyak dihabiskan di wilayah Jakarta Timur.

Hal ini tentunya mempermudah Murdhani dalam mengemban tugas sebagai Walikota. Dirinya dianggap telah mengenal dengan baik karakteristik dan permasalahan yang dihadapi masyarakat Jakarta Timur.

Murdhani juga dikenal juga sebagai pemimpin yang tegas dan tipe pekerja keras. Sehari setelah dilantik menjadi Walikota, dihadapan para pejabat, Camat dan Lurah se-Jakarta Timur secara khusus Murdhani meminta bawahannya agar tidak ragu-ragu dalam bekerja dan menjalankan program pemerintah.

Namun dalam menjalankan tugas sehari-hari, Murdhani juga meminta jajarannya untuk mempelajari secara seksama peraturan yang ada agar tidak terjerat masalah atau kasus hukum dikemudian hari.  “Dalam bekerja kita tidak boleh ragu-ragu, namun tentunya harus pula pelajari dengan benar peraturan yang ada dan jangan terima bersihnya saja,” pesan Murdhani.

Pria kelahiran Kampung Tanah Koja, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, 18 Maret 1953 ini, memiliki perjalanan karir yang panjang, sebelum akhirnya dilantik menjadi Walikota Jakarta Timur ke IX pada tanggal 11 Juni 2008.

Berbekal ijazah SMA, Murdhani melamar jadi PNS di Pemda DKI Jakarta dan kemudian ditempatkan pertama kali di Kelurahan Pondok Bambu atau di kampungnya sendiri pada tahun 1976. Karirnya sebagai PNS dimulai dari staf kelurahan, kemudian  pada tahun 1977, di usia yang relatif muda yaitu 22 tahun, Murdhani diangkat menjadi Kepala Sub Seksi V/Pembangunan Desa Kelurahan Pondok Bambu merangkap jadi petugas pemungut IPEDA.

Pada tahun 1989, karir Murdhani mulai menanjak setelah dirinya diangkat menjadi Kasubag Pembinaan Wilayah Biro Bina Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan kemudian empat tahun kemuadian atau tahun 1993 dirinya diangkat menjadi Kasubag Evaluasi Biro Bina Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Setelah enam tahun bertugas di Balaikota Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 1995, Murdhani kembali lagi bertugas di Jakarta Timur menjadi Camat Pasar Rebo. Tiga tahun kemudian atau tahun 1998 dirinya pun diangkat menjadi Camat Ciracas, sebelum akhirnya pada tahun 2000 diangkat menjadi Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Jakarta Timur.

Rupanya karir Murdhani terus menanjak. Hanya satu tahun menjabat Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Jakarta Timur, dirinya pun pada tahun 2001 diangkat Gubernur menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekkodya Jakarta Timur dan dua tahun kemudian atau tahun 2003, Murdhani pun diangkat menjadi  Sekretaris Kotamadya (Sekkodya) Jakarta Timur.

Prestasi besar sepanjang perjalanan karirnya pun mencuat pada tahun 2005, setelah Murdhani dipercayakan menjadi Wakil Walikota Jakarta Barat. Banyak kalangan menilai jabatan itu merupakan batu loncatan bagi karir Murdhani yang akan dipersiapkan menjadi Walikota Jakarta Timur. Perkiraan tersebut rupanya tidak meleset, karena pada tahun 2008, setelah tiga tahun bertugas di Jakarta Barat, Murdhani kembali lagi ke Jakarta Timur dengan jabatan baru sebagai Walikota, menggantikan Dr. H. Koesnan Abdul Halim SH.

Saat melantik sebagai Walikota, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Dr. Ing. H. Fauzi Bowo, mengatakan bahwa tugas berat telah menanti Murdhani. Banyak hal yang harus dituntaskannya, antara lain menyangkut penyelesaian pembebasan lahan proyek Banjir Kanal Timur (BKT), dan pembenahan wilayah demi meraih Piala Adipura yang gagal diraih Jakarta Timur pada tahun 2008.

“Walikota yang baru ini harus memahami tantangan dan mampu mendayagunakan potensi yang ada. Kemudian dapat memadukan dengan masyarakat untuk membangun kekuatan yang kolektif,” papar Fauzi Bowo, waktu itu.

Gubernur juga berpesan kepada Murdhani,agar melakukan pengawasan secara ketat dalam pelaksanaan program-program kerja di lingkungan pemerintahan.  “Pokoknya Walikota harus bekerja secara all out. Terapkan pola baru dengan sistem jemput bola,” katanya.

Beberapa saat setelah dilantik, dihadapan wartawan, Murdhani berjanji akan terus melanjutkan program yang telah dicanangkan oleh Walikota pendahulunya. Sedangkan hal-hal yang dianggap belum berhasil, akan dilakukan pembenahan.

“Saya akan gunakan seluruh potensi wilayah yang ada. Tentunya ini juga butuh dukungan dari rekan-rekan pers, “ ujarnya.

Selain keuletan dalam bekerja, perjalanan karir Murdhani juga ditunjang dengan pengetahuan dan keilmuan di bidang pemerintahan yang cukup memadai. Untuk  memperdalam keilmuannya di bidang pemerintahan, Murdhani mendapatkannya di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Bandung yang berhasil diselesaikannya pada tahun 1983. Selepas dari APDN Bandung, Murdhani meneruskan kuliahnya untuk meraih gelar S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada (UGM) dan berhasil diselesaikannya pada tahun 1986. Rupanya kemauan dirinya untuk memperdalam pengetahuan tidak habis sampai disitu. Di sela-sela kesibukannya sebagai pejabat di lingkungan Pemrov DKI Jakarta, Murdhani pun menempuh pendidikan S2 di Universitas Krisnadwipayana (Unkris) dan berhasil mendapat gelar Master Hukum (MH) pada tahun 2007.

Selain pendidikan formal di bangku perguruan tinggi, Murdhani juga telah mengikuti berbagai pendidikan kedinasan yang diawali dengan mengikuti Diklat Tata Desa pada tahun 1978. Selain itu berturut-turut dirinya mengikuti penataran Bahasa Indonesia (1979), penataran P4 Tipe B (1981), Latsar Kemiliteran (1981), Kewiraan (1983), Penataran Keagrariaan (1983), Training of Trainers (1987), Sistem Manajemen Proyek (1990), SEPALA (1990), Bintek Sospol (1993), Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan (1993), Management Skill (1993), Diklat Pembekalan Kepemimpinan & Kesamaptaan Camat (1996), Penataran Satu Atap Aparat Kecamatan (1996), SEPAMA ( 1999), Reinventing Government Management (REGOM) (1999), Manajemen Teknologi Daya Saing Daerah (2001), Public Manajemen Reform (2003) dan Diklatpim Tk. II (2004). (Rodin Daulat)

 

 

...lanjutkan baca...

Pernah Mau Dilengserkan PKL

Menjadikan wilayah tertib dari keberadaan pedagang kaki lima (PKL) tak semudah membalikkan telapak tangan. Terlebih, pedagang datang dari beragam etnis dengan beragam karakter yang dibawanya. Belum lagi, besarnya putaran uang dari keberadaan PKL membuat PKL sangat rawan ditungggangi orang-orang yang memiliki kepentingan, sehingga PKL sangat sulit ditertibkan dan memperpanjang rantai kesemrawutan lalu lintas selama ini. Meskipun ruwet, bukan berarti persoalan PKL mustahil untuk bisa diatasi. Berawal dari optimisme itu pulalah yang membuat Ucok Bangsawan Harahap akhirnya berhasil menertibkan PKL dari wilayah Kramatjati yang saat ini dipimpinnya.

Menertibkan PKL memang makanan sehari-harinya. Maklum sebelum menjadi Camat Kramatjati, pria kelahiran Tanahabang, 7 November 1974 dan masih memiliki darah keturunan Tapanuli Selatan ini adalah mantan mantri polisi (manpol). Namun, sebelum menjadi manpol, Ucok bukanlah apa-apa dan hanya seorang anak muda yang mengawali karier PNS-nya di tahun 1998 lalu sebagai staf di Kecamatan Makasar. Namun, tekadnya yang kuat mampu membawa kariernya setapak demi setapak hingga lelaki yang menyelesaikan Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI ini mendapatan kepercayaan sebagai manpol atau sekarang Kasie Satpol PP, di Kecamatan Kramatjati tahun 2001.

Bahkan ia sangat menikmati jabatan tersebut. Hal ini terlihat dari kegiatannya yang secara terus menerus membombardir keberadaan PKL liar seperti halnya di Jl Raya Bogor depan Pasar Kramatjati. Keberadaan PKL yang makin menjamur menjadi fokus utamanya saat itu, terlebih keberadaan PKL menimbulkan kesemrawutan dan sangat rentan keributan. Bahkan, puncak keributan itu pernah terjadi pada 2002, saat terjadinya bentrok antara organisasi masyarakat (ormas) Banten dengan Madura di sekitar kawasan Pasar Kramatjati. Namun, berkat kesigapannya sebagai manpol, dirinya bisa meredam keributan itu dengan mendamaikan kedua kubu yang bertikai.

Selain sekitar kawasan Pasar Kramatjati, dirinya juga fokus menertibkan PKL di kawasan UKI-Cililitan yang merupakan salah satu titik rawan tindak kriminal. Terlebih, di lokasi tersebut terdapat ratusan PKL yang menggelar lapak secara liar dan banyaknya angkutan umum yang kerap ngetem atau menunggu penumpang sembarangan, sehingga jalan itu menjadi kerap macet terutama di saat jam-jam sibuk. Konsistensinya menertibkan PKL pun tidak sia-sia, dan berbuah manis dengan ganjaran penghargaan Manpol Terbaik se-DKI pada 2003 lalu dari Gubernur DKI Jakarta yang pada saat itu dijabat Sutiyoso.

Setelah melakukan berbagai penertiban PKL di kawasan Kramatjati, kariernya terus menanjak hingga pada tahun 2004, ia dilantik menjadi Wakil Camat Jatinegara. Di lokasi yang merupakan pusatnya kota Jakarta Timur itu konsentrasinya juga tak lepas dari PKL, terlebih saat itu kawasan Jatinegara adalah salah satu wilayah yang paling ramai dijamuri PKL. Genderang perang terhadap PKL pun dibunyikannya dengan menertibkan PKL di beberapa titik rawan seperti di Jl Jenderal Urip Sumohardjo, Jl Jatinegara Barat, serta di kawasan Terminal Kampungmelayu.

Namun tidak semua hal yang dilakukannya berjalan lancar dan tanpa hambatan. Bahkan, seringnya dia menertibkan PKL di kawasan Jatinegara membuat Kantor Kecamatan Jatinegara pun sempat diduduki oleh ratusan pedagang. Pedagang menuntut agar Ucok Bangsawan Harahap segera diturunkan dari posisinya sebagai wakil camat. Karena menurut pedagang, dia telah bertindak sewenang-wenang terhadap mata pencarian masyarakat kecil.

Menghadapi itu semua Ucok tidak gentar sedikit pun. Suami Irma Suryani Hasibuan ini tetap pada pendiriannya, karena apa yang dilakukannya telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan Pemprov DKI. Karena itu, menghadapi tuntutan hukum dari pedagang pun pernah dilakoninya. Tapi, satu hal yang perlu diingat sebelum melakukan penertiban, pihaknya memberikan pemahaman kepada pedagang bahwa lokasi tempat mereka berdagang dilarang untuk dijadikan tempat usaha. Dan  pada waktu itu pihak Kecamatan Jatinegara juga telah bekerja sama dengan PD Pasar Jaya untuk menampung para pedagang tersebut.

“Penertiban yang kami lakukan pada saat itu adalah salah satu cara agar wilayah Jatinegara bisa tertib dan nyaman, dan hasilnya ya seperti sekarang ini. Coba bayangkan jika sejak saat itu tidak ada yang berani bertindak tegas, mungkin keberadaan PKL sudah merambat hingga ke seluruh kawasan di Jatinegara,” tuturnya, Selasa (9/2).

Kesuksesan inilah yang kemudian membawanya kembali bertugas di Kecamatan Kramatjati pada 2008. Tetapi kali ini tidak menjadi manpol lagi, melainkan sebagai pimpinan wilayah atau Camat Kramatjati. Namun, sekembalinya ke Kramatjati dirinya kembali terkejut karena wilayahnya kembali disesaki PKL terutama di sekitar Pasar Kramatjati yang saat ini akrab disebut dengan Pasar Subuh. Melihat itu semua, tepat tiga hari setelah menjabat camat, dirinya langsung melancarkan aksi penertiban terhadap pedagang yang kerap dikeluhkan masyarakat khususnya para pengendara di Jl Raya Bogor.

Kemudian sejak akhir 2008 lalu, timbullah kesepakatan yang membolehkan pedagang untuk berjualan di Jl Raya Bogor dengan ketentuan waktu mulai dari pukul 18.30-06.00. Kesepakatan ini dilakukan untuk meringankan beban perekonomian para pedagang, tetapi dengan konsekuensi di luar waktu tersebut pedagang dilarang membuka lapak. Jika ada yang melanggar, dia tidak akan segan-segan mengangkut lapak tersebut.

“Saya hanya berharap Kramatjati bisa menjadi kawasan yang tertib, aman, dan asri. Sehingga masyarakat, baik yang ada di Kramatjati maupun wilayah lain bisa senang melewati kawasan Kramatjati. Dan di mana pun saya bertugas, saya akan terus tegakkan peraturan pemerintah yang terkait ketertiban umum. Karena saya memiliki prinsip, jika kerja dilakukan dengan ikhlas tentunya akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan,” ujar pria menyelesaikan program pasca sarjananya di Universitas Satyagama pada 2007 lalu. (bjc)

 

...lanjutkan baca...

 

Menjelang masa mudik Lebaran, sejumlah fasilitas dan bangunan di Terminal Bus Pulogadung, Jakarta Timur, dibenahi. Diantaranya menara pengawas, saluran air, dan ruang tunggu penumpang.

Menurut Kepala Terminal Pulogadung Muhammad Nur, menara perlu direnovasi untuk mendukung tugas pengawasan arus bis yang keluar masuk terminal pada masa mudik. Pemudik diperkirakan akan mulai membanjiri terminal pada H-7 Lebaran.

"Targetnya, tower selesai direnovasi pada H-10 Lebaran," kata Nur, di Jakarta, Sabtu (28/8).

Sedangkan untuk mengantisipasi genangan air yang kerap terjadi saat hujan, pengelola terminal juga memperbaiki sistem saluran air.  Sebab, setiap turun hujan selalu muncul genangan air di depan ruang tunggu penumpang.

Setelah diperiksa, genangan air tersebut muncul akibat sejumlah saluran air di seputar terminal banyak yang tersumbat. Proyek pembersihan saluran air yang sudah dikerjakan sejak pekan lalu ini diperkirakan akan selesai sekitar 10 hari sebelum Lebaran.

Ruang tunggu penumpang pun tidak luput dari program pembenahan itu. "Ini demi kenyamanan penumpang, dan supaya tidak ada lagi genangan air pada musim mudik nanti," ujarnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Terminal Pulogadung juga telah menyiapkan 300 bis antarkota antarprovinsi. Bis-bis itu berasal dari 70 perusahaan otobis.

Dari pantauan Tempo di Terminal Pulogadung, hingga saat ini belum terlihat peningkatan jumlah penumpang. Sejauh ini aktivitas yang terjadi di terminal tersebut cenderung masih normal. Diperkirakan peningkatan jumlah penumpang baru akan terjadi sejak H-7 Lebaran. (tempo/ljt)

...lanjutkan baca...

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta telah merilis hasil sensus penduduk 2010 agregat kecamatan di DKI Jakarta. Dari hasil itu, total jumlah penduduk di DKI Jakarta diketahui mencapai 9.588.198 jiwa yang terdiri dari 4.859.272 laki-laki dan 4.728.926 perempuan. Dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,4 persen per tahun atau 135 ribu jiwa per tahun serta kepadatan penduduk di wilayah DKI sebanyak 14.476 jiwa per kilometer persegi.

Dari total jumlah penduduk DKI Jakarta, ternyata wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan wilayah terbanyak jumlah penduduknya yakni, mencapai 2.687.027 jiwa, terdiri dari 1.368.857 laki-laki dan 1.318.170 perempuan. Disusul Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total penduduk 2.278.825 jiwa, terdiri dari 1.162.379 laki-laki dan 1.116.446 perempuan. Selanjutnya, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total penduduk 2.057.080 jiwa, terdiri dari 1.039.677 laki-laki dan 1.017.403 perempuan, kemudian Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total penduduk 1.645.312 jiwa, terdiri dari 824.159 laki-laki dan 821.153 perempuan.

Lalu, Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total penduduk 898.883 jiwa, terdiri dari 453.505 laki-laki dan 445.378 perempuan serta terakhir Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan total penduduk 21.071 jiwa, terdiri dari 10.695 lelaki dan 10.376 perempuan.

Meski berada di urutan paling akhir dalam hal jumlah penduduk, namun jika dilihat dari faktor laju pertumbuhan penduduk, maka wilayah yang paling tinggi laju pertumbuhan penduduknya ialah Kabupaten Kepulauan Seribu dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,02 persen per tahun. Disusul Jakarta Barat dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,81 persen per tahun, Jakarta Utara sebanyak 1,49 persen per tahun, Jakarta Selatan sebanyak 1,43 persen per tahun, Jakarta Timur sebanyak 1,36 persen per tahun, dan Jakarta Pusat sebanyak 0,27 persen per tahun.

Sedangkan dilihat dari tingkat kepadatannya, Jakarta Pusat merupakan peringkat pertama wilayah dengan kepadatan penduduk yang mencapai 18.675 jiwa per kilometer persegi. Disusul, Jakarta Barat dengan tingkat kepadatan penduduk 17.592 jiwa per kilometer persegi, lalu Jakarta Selatan  dengan tingkat kepadatan 14.562 jiwa per kilometer persegi, Jakarta Timur dengan tingkat kepadatan 11.218 jiwa per kilometer persegi dan Kepulauan Seribu dengan tingkat kepadatan 2.423 jiwa per kilometer persegi.

“Jakarta Pusat menjadi wilayah terpadat penduduknya karena luas wilayah Jakarta Pusat paling kecil diantara lima wilayah lainnya, meskipun jumlah penduduknya cukup rendah,” ujar Agus Suherman, Kepala BPS DKI Jakarta, Kamis (2/9).

Dari hasil itu, diungkapkan Agus, Kecamatan Cengkareng di Jakarta Barat merupakan kecamatan terbanyak penduduknya diantara 44 kecamatan di DKI Jakarta. Jumlah penduduk di Kecamatan Cengkareng mencapai 510.798 jiwa. Kemudian disusul kecamatan Cakung, Jakarta Timur sebanyak 503.174 jiwa. Lalu, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dengan jumlah penduduk mencapai 394.214 jiwa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur sebanyak 381.964 jiwa dan Kecamatan Tanjungpriok, Jakarta Utara sebanyak 375.195 jiwa.

Melihat laju pertumubuhan penduduk di DKI Jakarta yang mencapai 1,4 persen atau sekitar 135 ribu jiwa per tahun, dikatakan Agus, jumlah tersebut termasuk dalam kategori cukup tinggi. Sehingga, jika Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki program pengendalian penduduk yang tepat, maka diprediksi jumlah penduduk di Jakarta akan melonjak tajam pada beberapa tahun ke depan.

Dia memprediksi, di tahun 2020, jumlah penduduk Jakarta bisa mencapai 11 juta jiwa. Bila ditambah commuter yang diperkirakan mencapai 2 juta jiwa, maka total penduduk Jakarta di siang hari bisa mencapai 13 juta jiwa. “Jumlah itu akan tercapai bila Pemprov DKI tidak segera melakukan program pengendalian penduduk yang tepat. Akibatnya, kemacetan di ibu kota bisa tak tertanggulangi,” tandasnya. (bjc)

...lanjutkan baca...