Penunjukan Drs. H. Murdhani, MH, sebagai Walikota Jakarta Timur dianggap sebagian kalangan sangat tepat. Pasalnya, selain merupakan putra asli Jakarta Timur, karir Murdhani sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Pemprov DKI Jakarta, lebih banyak dihabiskan di wilayah Jakarta Timur.

Hal ini tentunya mempermudah Murdhani dalam mengemban tugas sebagai Walikota. Dirinya dianggap telah mengenal dengan baik karakteristik dan permasalahan yang dihadapi masyarakat Jakarta Timur.

Murdhani juga dikenal juga sebagai pemimpin yang tegas dan tipe pekerja keras. Sehari setelah dilantik menjadi Walikota, dihadapan para pejabat, Camat dan Lurah se-Jakarta Timur secara khusus Murdhani meminta bawahannya agar tidak ragu-ragu dalam bekerja dan menjalankan program pemerintah.

Namun dalam menjalankan tugas sehari-hari, Murdhani juga meminta jajarannya untuk mempelajari secara seksama peraturan yang ada agar tidak terjerat masalah atau kasus hukum dikemudian hari.  “Dalam bekerja kita tidak boleh ragu-ragu, namun tentunya harus pula pelajari dengan benar peraturan yang ada dan jangan terima bersihnya saja,” pesan Murdhani.

Pria kelahiran Kampung Tanah Koja, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, 18 Maret 1953 ini, memiliki perjalanan karir yang panjang, sebelum akhirnya dilantik menjadi Walikota Jakarta Timur ke IX pada tanggal 11 Juni 2008.

Berbekal ijazah SMA, Murdhani melamar jadi PNS di Pemda DKI Jakarta dan kemudian ditempatkan pertama kali di Kelurahan Pondok Bambu atau di kampungnya sendiri pada tahun 1976. Karirnya sebagai PNS dimulai dari staf kelurahan, kemudian  pada tahun 1977, di usia yang relatif muda yaitu 22 tahun, Murdhani diangkat menjadi Kepala Sub Seksi V/Pembangunan Desa Kelurahan Pondok Bambu merangkap jadi petugas pemungut IPEDA.

Pada tahun 1989, karir Murdhani mulai menanjak setelah dirinya diangkat menjadi Kasubag Pembinaan Wilayah Biro Bina Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan kemudian empat tahun kemuadian atau tahun 1993 dirinya diangkat menjadi Kasubag Evaluasi Biro Bina Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Setelah enam tahun bertugas di Balaikota Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 1995, Murdhani kembali lagi bertugas di Jakarta Timur menjadi Camat Pasar Rebo. Tiga tahun kemudian atau tahun 1998 dirinya pun diangkat menjadi Camat Ciracas, sebelum akhirnya pada tahun 2000 diangkat menjadi Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Jakarta Timur.

Rupanya karir Murdhani terus menanjak. Hanya satu tahun menjabat Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Jakarta Timur, dirinya pun pada tahun 2001 diangkat Gubernur menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekkodya Jakarta Timur dan dua tahun kemudian atau tahun 2003, Murdhani pun diangkat menjadi  Sekretaris Kotamadya (Sekkodya) Jakarta Timur.

Prestasi besar sepanjang perjalanan karirnya pun mencuat pada tahun 2005, setelah Murdhani dipercayakan menjadi Wakil Walikota Jakarta Barat. Banyak kalangan menilai jabatan itu merupakan batu loncatan bagi karir Murdhani yang akan dipersiapkan menjadi Walikota Jakarta Timur. Perkiraan tersebut rupanya tidak meleset, karena pada tahun 2008, setelah tiga tahun bertugas di Jakarta Barat, Murdhani kembali lagi ke Jakarta Timur dengan jabatan baru sebagai Walikota, menggantikan Dr. H. Koesnan Abdul Halim SH.

Saat melantik sebagai Walikota, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Dr. Ing. H. Fauzi Bowo, mengatakan bahwa tugas berat telah menanti Murdhani. Banyak hal yang harus dituntaskannya, antara lain menyangkut penyelesaian pembebasan lahan proyek Banjir Kanal Timur (BKT), dan pembenahan wilayah demi meraih Piala Adipura yang gagal diraih Jakarta Timur pada tahun 2008.

“Walikota yang baru ini harus memahami tantangan dan mampu mendayagunakan potensi yang ada. Kemudian dapat memadukan dengan masyarakat untuk membangun kekuatan yang kolektif,” papar Fauzi Bowo, waktu itu.

Gubernur juga berpesan kepada Murdhani,agar melakukan pengawasan secara ketat dalam pelaksanaan program-program kerja di lingkungan pemerintahan.  “Pokoknya Walikota harus bekerja secara all out. Terapkan pola baru dengan sistem jemput bola,” katanya.

Beberapa saat setelah dilantik, dihadapan wartawan, Murdhani berjanji akan terus melanjutkan program yang telah dicanangkan oleh Walikota pendahulunya. Sedangkan hal-hal yang dianggap belum berhasil, akan dilakukan pembenahan.

“Saya akan gunakan seluruh potensi wilayah yang ada. Tentunya ini juga butuh dukungan dari rekan-rekan pers, “ ujarnya.

Selain keuletan dalam bekerja, perjalanan karir Murdhani juga ditunjang dengan pengetahuan dan keilmuan di bidang pemerintahan yang cukup memadai. Untuk  memperdalam keilmuannya di bidang pemerintahan, Murdhani mendapatkannya di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Bandung yang berhasil diselesaikannya pada tahun 1983. Selepas dari APDN Bandung, Murdhani meneruskan kuliahnya untuk meraih gelar S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada (UGM) dan berhasil diselesaikannya pada tahun 1986. Rupanya kemauan dirinya untuk memperdalam pengetahuan tidak habis sampai disitu. Di sela-sela kesibukannya sebagai pejabat di lingkungan Pemrov DKI Jakarta, Murdhani pun menempuh pendidikan S2 di Universitas Krisnadwipayana (Unkris) dan berhasil mendapat gelar Master Hukum (MH) pada tahun 2007.

Selain pendidikan formal di bangku perguruan tinggi, Murdhani juga telah mengikuti berbagai pendidikan kedinasan yang diawali dengan mengikuti Diklat Tata Desa pada tahun 1978. Selain itu berturut-turut dirinya mengikuti penataran Bahasa Indonesia (1979), penataran P4 Tipe B (1981), Latsar Kemiliteran (1981), Kewiraan (1983), Penataran Keagrariaan (1983), Training of Trainers (1987), Sistem Manajemen Proyek (1990), SEPALA (1990), Bintek Sospol (1993), Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan (1993), Management Skill (1993), Diklat Pembekalan Kepemimpinan & Kesamaptaan Camat (1996), Penataran Satu Atap Aparat Kecamatan (1996), SEPAMA ( 1999), Reinventing Government Management (REGOM) (1999), Manajemen Teknologi Daya Saing Daerah (2001), Public Manajemen Reform (2003) dan Diklatpim Tk. II (2004). (Rodin Daulat)